Transparansi Perizinan Diperkuat, Bali Wujudkan Desk Khusus Layanan Investor

Denpasar News — Pemerintah Provinsi Bali tengah memfinalisasi rencana pembentukan desk khusus perizinan yang bertujuan mempercepat pelayanan, meningkatkan transparansi, serta mendorong iklim investasi yang lebih kondusif di Pulau Dewata. Kebijakan ini menjadi bagian dari langkah strategis Pemprov Bali dalam menjawab tuntutan pelayanan publik yang lebih efisien di era digital.

Fasilitasi Investasi dan Penyederhanaan Layanan

Sekretaris Daerah Provinsi Bali, I Dewa Made Indra, menjelaskan bahwa desk khusus perizinan akan menjadi pusat koordinasi terpadu yang menangani berbagai jenis layanan perizinan, khususnya yang terkait dengan investasi dan pembangunan usaha.

Baca Juga : Bali Akan Miliki Desk Khusus Perizinan Investasi, Termasuk Platform OSS

“Dengan adanya desk ini, kami ingin memastikan bahwa proses perizinan tidak lagi berbelit-belit. Investor, pelaku usaha, maupun masyarakat akan mendapatkan kepastian layanan yang lebih cepat dan akurat,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (…).

Ia menegaskan bahwa pembentukan layanan tersebut juga merupakan upaya memperkuat kepastian hukum bagi pelaku usaha, sekaligus menekan potensi kesalahpahaman terkait regulasi yang kerap menjadi hambatan investasi.

Kolaborasi dengan Kabupaten/Kota

Pemprov Bali menilai sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota menjadi aspek krusial dalam pelaksanaan desk perizinan ini. Dewa Indra menyebutkan, koordinasi lintas daerah akan diperkuat agar tidak ada lagi tumpang tindih kewenangan atau perbedaan interpretasi aturan.

“Kami ingin investor tidak kebingungan ketika harus berhadapan dengan aturan yang berbeda-beda di daerah. Desk ini akan menjadi jembatan informasi yang memudahkan semua pihak,” kata Dewa Indra.

Desk tersebut nantinya juga akan menyediakan informasi berbasis digital, termasuk pemantauan progres pengajuan izin secara real time. Hal ini diharapkan mampu mempercepat proses serta meminimalkan interaksi tatap muka yang berpotensi menimbulkan penyimpangan.

Dorong Transparansi dan Cegah Praktik Perantara

Pemerintah Provinsi Bali menegaskan bahwa desk khusus perizinan ini juga dihadirkan sebagai langkah mencegah praktik perantara (calo) yang kerap memanfaatkan kerumitan proses perizinan.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Bali, Wayan Seriawan, menuturkan bahwa sistem baru tersebut akan menutup celah potensi penyalahgunaan kewenangan.

“Semua alur pelayanan akan terdigitalisasi dan dapat lacak. Dengan begitu, tidak ada lagi peluang bagi pihak-pihak yang ingin bermain dalam proses perizinan,” tegas Seriawan.

Ia optimistis bahwa penyederhanaan layanan serta transparansi ini akan berdampak positif terhadap minat investasi dan percepatan pembangunan ekonomi Bali.

Percepat Pemulihan Ekonomi Daerah

Dengan berbagai inovasi pelayanan publik tersebut, Pemprov Bali berharap kehadiran desk khusus perizinan mampu mempercepat pemulihan ekonomi, terutama di sektor pariwisata dan usaha kreatif yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah.

“Kami ingin memastikan Bali tetap menjadi daerah ramah investasi. Pelayanan yang cepat, akurat, dan transparan adalah kunci untuk menarik lebih banyak investor berkualitas,” ujar Dewa Indra.

Pemerintah menargetkan desk ini mulai beroperasi dalam beberapa bulan ke depan setelah penyempurnaan sistem dan SOP internal selesai. Pemprov menegaskan bahwa komitmen memperbaiki kualitas pelayanan publik akan terus memperkuat untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha di Bali.