Denpasar News – Raperda Bali kembali menarik perhatian setelah fraksi-fraksi DPRD Bali mempertanyakan pengawasan terhadap rancangan peraturan daerah tersebut. Pembahasan ini menyoroti dua isu utama, yakni larangan praktik nominee dan pengaturan keberadaan toko modern. DPRD Bali menilai pengawasan yang kuat menjadi kunci agar aturan ini berjalan efektif dan melindungi kepentingan masyarakat serta pelaku usaha lokal.
Fraksi DPRD Bali menekankan pentingnya kejelasan mekanisme pengawasan sejak tahap perencanaan. Mereka meminta pemerintah daerah menyiapkan sistem kontrol yang tegas dan terukur. Tanpa pengawasan yang jelas, fraksi menilai Raperda Bali berpotensi tidak memberikan dampak signifikan dalam menekan praktik nominee dan mengendalikan ekspansi toko modern.
Baca Juga : DPRD Desak Gubernur Bali Lebih Serius Perhatikan Satpol PP, Tambah Personil hingga Melek Teknologi
Larangan nominee menjadi perhatian karena praktik ini sering merugikan daerah dan mengaburkan kepemilikan usaha. Fraksi DPRD Bali mendorong pemerintah bertindak tegas agar Raperda Bali mampu melindungi aset dan peluang usaha masyarakat lokal. Aturan yang kuat diharapkan mampu menciptakan iklim usaha yang adil dan transparan.
Selain itu, fraksi juga menyoroti pengaturan toko modern yang terus menjamur di berbagai wilayah Bali. Mereka menilai keberadaan toko modern perlu diatur agar tidak mematikan usaha kecil dan pasar tradisional. Melalui Raperda Bali, DPRD berharap pemerintah dapat menjaga keseimbangan antara investasi dan keberlangsungan ekonomi rakyat.
Dalam rapat pembahasan, fraksi DPRD meminta pemerintah daerah melibatkan berbagai pihak, termasuk pelaku UMKM dan tokoh masyarakat. Partisipasi publik dianggap penting untuk memastikan Raperda Bali sesuai dengan kebutuhan dan kondisi riil di lapangan. Pendekatan partisipatif juga akan memperkuat legitimasi aturan tersebut.
DPRD Bali menargetkan Raperda Bali mampu memberikan kepastian hukum dan manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan pengawasan yang ketat dan pelaksanaan yang konsisten, aturan ini diharapkan mampu menjaga identitas ekonomi Bali sekaligus mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Fraksi DPRD menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pembahasan hingga raperda ini siap diterapkan secara efektif.
