Denpasar News – Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar untuk mempelajari sukses implementasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas dan efektivitas layanan hukum di HSS agar lebih profesional dan transparan.
Kunjungan Kerja untuk Meningkatkan Layanan Hukum
Rombongan Pemkab HSS dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) didampingi sejumlah pejabat OPD terkait. Mereka diterima langsung oleh tim JDIH Pemkot Denpasar di kantor walikota. Kunjungan ini fokus pada penguatan manajemen dokumentasi hukum, pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan akses masyarakat terhadap produk hukum daerah.
Baca Juga : MLEN DIARY Meraih Penghargaan Tertinggi “2025 Health & Beauty Brand Choice Award”
Sekda HSS menyampaikan bahwa pembelajaran dari Pemkot Denpasar diharapkan dapat diterapkan di Hulu Sungai Selatan. “Kami ingin menimba ilmu dari kota yang telah berhasil mengelola JDIH dengan baik, sehingga masyarakat HSS juga dapat memperoleh informasi hukum yang akurat dan mudah diakses,” ujarnya.
Belajar Sistem Digitalisasi JDIH
Salah satu agenda utama kunjungan adalah mempelajari sistem digitalisasi JDIH Pemkot Denpasar. Tim HSS meninjau proses pendokumentasian peraturan daerah, peraturan walikota, hingga produk hukum lainnya yang telah terintegrasi dalam platform digital. Hal ini dianggap penting untuk mempermudah masyarakat, akademisi, dan pelaku usaha dalam mengakses informasi hukum secara cepat dan transparan.
Kepala Bagian Hukum Pemkot Denpasar menjelaskan bahwa digitalisasi menjadi kunci keberhasilan JDIH Denpasar. “Semua produk hukum bisa diakses publik melalui portal resmi. Kami berharap pengalaman ini bisa menjadi inspirasi bagi kabupaten lain, termasuk Hulu Sungai Selatan,” ujarnya.
Pertukaran Pengalaman dan Best Practice
Selain mempelajari sistem, kunjungan juga menjadi ajang pertukaran pengalaman antara kedua daerah. Pemkab HSS memanfaatkan kesempatan ini untuk berdiskusi mengenai strategi pengelolaan informasi hukum, tantangan implementasi JDIH, serta mekanisme sosialisasi produk hukum kepada masyarakat.
Peserta rombongan menilai sesi diskusi sangat bermanfaat karena memberikan pandangan praktis dan solusi atas permasalahan yang dihadapi di lapangan.
Harapan Pemkab HSS ke Depan
Rombongan Pemkab Hulu Sungai Selatan berkomitmen menerapkan praktik terbaik yang dipelajari di Denpasar. Langkah ini diharapkan meningkatkan kualitas layanan hukum dan mendukung transparansi pemerintahan di HSS.
Sekda menambahkan, “Kami akan menindaklanjuti kunjungan ini dengan menyusun strategi penguatan JDIH di HSS, sehingga masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi hukum yang sah dan terpercaya.”
Kunjungan kerja ini menunjukkan komitmen Pemkab HSS untuk terus belajar dan berinovasi, menjadikan JDIH sebagai sarana efektif dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan profesional.
