Denpasar News — Gubernur Bali I Wayan Koster bersama Ketua TP PKK Provinsi Bali, Ny. Putri Suastini Koster, menegaskan komitmennya untuk memperkuat pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) penyandang disabilitas. Dukungan ini disampaikan dalam sebuah kegiatan pendampingan dan pameran produk UMKM difabel yang digelar di Denpasar.
Kegiatan tersebut dihadiri puluhan pelaku UMKM difabel dari berbagai kabupaten/kota di Bali. Mereka menampilkan beragam produk seperti kerajinan tangan, kuliner, fesyen, dan karya seni yang sepenuhnya dibuat oleh penyandang disabilitas.
Dorong Kemandirian Ekonomi Pelaku UMKM Difabel
Gubernur Koster menyampaikan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab mendorong kemandirian penyandang disabilitas, termasuk melalui penguatan sektor UMKM dan perluasan akses pemasaran.
“Mereka memiliki kemampuan luar biasa. Tugas pemerintah adalah memastikan kesempatan yang sama bagi semua, termasuk akses modal, pelatihan, dan ruang promosi yang memadai,” ujar Koster.
Ia menegaskan bahwa keberadaan UMKM difabel bukan hanya bentuk penguatan ekonomi, tetapi juga simbol inklusivitas Bali sebagai daerah yang ramah bagi semua kelompok masyarakat.
Koster menambahkan bahwa pemerintah akan terus memfasilitasi pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, serta kolaborasi dengan sektor swasta agar produk UMKM difabel dapat masuk ke pasar yang lebih luas, termasuk pasar pariwisata.
Ny. Putri: Disabilitas Bukan Penghalang Kreativitas
Ketua PKK Provinsi Bali, Ny. Putri Suastini Koster, yang dikenal aktif dalam kegiatan pemberdayaan kelompok rentan, menegaskan bahwa para pelaku UMKM difabel memiliki potensi kreatif yang besar.
“Disabilitas bukan keterbatasan untuk berkarya. Produk-produk mereka sangat berkualitas dan layak bersaing di pasar. Yang kita perlukan adalah memberi mereka panggung dan ruang gerak yang adil,” ujarnya.
Ny. Putri juga mendorong masyarakat Bali untuk mengutamakan produk lokal buatan difabel dalam berbagai kegiatan pameran, festival, hingga keperluan rumah tangga.
Akses Pasar dan Digitalisasi Jadi Fokus Selanjutnya
Dalam sesi diskusi, para pelaku UMKM difabel menyampaikan beberapa kebutuhan utama, mulai dari pelatihan digital marketing, akses permodalan, hingga fasilitas produksi. Pemerintah memastikan akan memperluas kerja sama dengan komunitas difabel serta lembaga pendamping untuk memastikan keberlanjutan usaha.
Koster menegaskan bahwa Pemprov Bali akan memasukkan program pemberdayaan UMKM difabel dalam agenda prioritas daerah.
“Kami ingin memastikan mereka naik kelas. Tidak hanya membuat produk, tetapi bisa berjualan secara modern, berjejaring, dan menjadi bagian dari ekonomi Bali yang berdaya saing,” katanya.
